Kota Madiun secara resmi bergabung dengan Open Government Partnership (OGP) Kemitraan Pemerintahan Terbuka, sebuah kemitraan internasional yang menyatukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan reformasi ambisius guna membuka pemerintahan dan memberikan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan warga negara. Lembaga yang bermarkas di Washington, D.C. ini menyampaikan via email dan website https://www.opengovpartnership.org/news/55-local-governments-join-international-partnership-on-open-government/.

Ini adalah sebagai wujud keikutsertaan dengan jaringan para pemimpin yang bekerja dengan warga negara dan organisasi masyarakat sipil untuk menerapkan rencana aksi, yang disesuaikan dengan konteks lokal mereka, untuk meningkatkan komunitas mereka menggunakan pendekatan pemerintahan terbuka.

Open Government Partnership (OGP) mengumumkan penambahan 55 yurisdiksi lokal (termasuk Kota Madiun di dalamnya) baru ke dalam platformnya yang berkembang di 75 negara dan lebih dari 100 pemerintah daerah yang memajukan inisiatif pemerintahan terbuka di seluruh dunia. Perluasan ini menandai tonggak penting dalam mendorong transparansi, partisipasi warga, dan akuntabilitas di tingkat lokal.

Kota Madiun dipilih dari 138 permohonan, yurisdiksi lokal ini bergabung dengan jaringan walikota, gubernur, dan kepala pemerintahan lainnya yang bekerja dengan warga negara dan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan rencana aksi, yang disesuaikan dengan konteks lokal mereka, untuk meningkatkan kinerja mereka. masyarakat yang menggunakan pendekatan pemerintahan terbuka.

Kelompok baru program OGP Lokal ini akan menambah banyak inisiatif pemerintahan terbuka seperti upaya Madrid (Spanyol) untuk menyelesaikan permasalahan lokal dengan penganggaran partisipatif; Upaya Rosario (Argentina) untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dengan penggunaan data yang lebih baik; keterlibatan generasi muda di Cotabato Selatan (Filipina) untuk meningkatkan akses terhadap informasi, dan upaya bersama Sekondi Takoradi (Ghana) dalam menyusun kebijakan ketahanan iklim dengan warga negara, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Kabid PPM Bapppeda, Elita Mardiani menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, kami akan membahas dan menyusun rencana aksi terhadap kabar baik ini dengan OPD terkait dan unsur Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Yang kami gadang-gadang nanti adalah pendampingan untuk pembentukan kelurahan wisata, mewujudkan kelurahan bebas pengangguran dan implementasi satu data kelurahan atau kelurahan cinta statistik.

Kemitraan Pemerintahan Terbuka ini memberikan ruang bagi para pemimpin pemerintahan terbuka untuk membentuk koalisi yang mendorong perubahan dalam konteks mereka, untuk belajar satu sama lain, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari seluruh dunia untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat. (*ppm)