Membangun daerah memang tiada ujungnya, karena kebutuhan masyarakat sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Ini juga akan berimbas terhadap pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Apakah pemenuhan pelayanan masyarakat itu masih relevan atau tidak?

Oleh karena itu, Bapppeda mengakomodir usulan OPD tentang kebutuhan kajian yang rencana akan dilakukan untuk mengetahui dan memberikan rekomendasi yang valid terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Wali Kota Madiun. Bapppeda melakukan FGD rencana Kajian Penataan Pedagang Kaki Lima (PK5) dan Kajian Indeks Kelayakan Infrastruktur pada Jumat (5/4) di Graha Krida Praja, yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapppeda, Suwarno.

Suwarno menekankan bahwa kajian tentang PK5 diharapkan memperhatikan Perda atau Perwal yang ada, juga memperhatikan tata ruang wilayah serta pola ruangnya. Termasuk kajian Indeks Kelayakan Infrastruktur juga harus menetapkan indokator yang akan dinilai sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Madiun.

Sementara itu, kajian-kajian ini rencananya dilakukan oleh Forum Perguruan Tinggi yang ada di Kota Madiun sesuai dengan ketentuan Swakelola Tipe 1. Ini sebagai suatu bentuk sinergitas peran pembangunan daerah dari berbagai unsur (pentahelix). (*litbang)