Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) merupakan program Dana Alokasi Khusus Tematik. Program DAK PPKT ini merupakan penanganan kawasan permukiman kumuh secara terintegrasi yang terdiri dari bidang air minum, bidang sanitasi, bidang perumahan dan permukiman, serta bidang lainnya (lahan, sosial ekonomi, tata ruang, dan pembiayaan). Tentunya sejalan dengan semangat Wali Kota Madiun yang ingin Madiun menjadi kota yang maju mendunia gayung bersambut dengan program ini.

Guna mempersiapkan pelaksanaan yang sukses dan lancar, Bapppeda lakukan FGD Penyampaian Hasil Survei Usulan DAK Tematik PPKT 2025 di Kelurahan Nambangan Lor (Segmen 2) di Graha Krida Praja pada Kamis (4/4), yang dipimpin oleh Sekretaris Bapppeda, Budi Agung Wicaksono.

Agung menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk : persiapan pemenuhan Readiness Criteria (RC) untuk peminatan DAK PPKT 2025, penyampaian hasil survei terkait baseline 7 (tujuh) aspek kekumuhan di lokasi delineasi yang akan diusulkan Program DAK PPKT 2025 yaitu Kelurahan Nambangan Lor (Segmen 2), untuk mengetahui penanganan yang akan diusulkan pada Program DAK PPKT 2025, dan agar penanganan kumuh dapat dilaksanakan secara kolaborasi dari berbagai bidang dan OPD terkait.

Dari paparan tim diketahui bahwa ada kondisi-kondisi yang memerlukan tindak lanjut dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Kemudian hasil koordinasi tersebut dapat menjadi bahan tim surveyor untuk melakukan pendetailan kondisi lapang. Selanjutnya hasil survei baik dari kondisi infrastruktur maupun aspek pertanahan untuk kemudian menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun target upload kelengkapan dokumen RC Utama yaitu pada tanggal 6 Mei 2024. (*ikesda)