Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) merupakan sebuah usaha kelurahan dalam pengembangan perekonomian di daerahnya. Saat ini terdapat beberapa polemik yang terjadi pada LKK, status belum berbadan hukum, lemahnya kontrol dan ketidakseragaman SOP.

Pada hari Kamis (28/3) Bapppeda menggelar seminar pendahuluan kajian LKK tinjauan manajemen dan keuangan dengan mendatangkan tim ahli gabungan beberapa Perguruan Tinggi Kota Madiun.

“Diperlukan kajian mendalam mengenai bentuk kelembagaan LKK dan tata kelola yang baik, nanti kami akan memberikan rekomendasi”, tandas Lely Kumalawati perwakilan tim ahli.

Hasil Telaah Dokumen Laporan Keuangan LKK, Laporan keuangan LKK belum disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Tingkat kesehatan laporan keuangan perlu diperhatikan, dengan memperhatikan tingkat likuiditas laporan keuangan. Kajian ini akan dikerjakan hingga akhir April.

“Tugas kita membuat kajian akademis, hasil akhir kita serahkan kepada pengambil kebijakan nantinya yaitu Wali Kota Madiun”, tegas Suwarno selaku Kepala Bapppeda Kota Madiun. (*litbang)