HARI KEDUA FGD, KEPALA BPS KOTA MADIUN PAPARKAN DATA KETENAGAKERJAAN DAN KEMISKINAN KOTA MADIUN TAHUN 2023
BAPPPEDA - BPS saat ini sudah menggunakan standar pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas 2022 adalah konsep Standard Labour Force Concept yang disarankan oleh The International Labour Organization (ILO), sehingga standarnya bersifat dan berlaku secara global.
Dalam FGD harmonisasi dan sinkronisasi indikator makro pada dokumen RPJPD 2025-2045, Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Aziz, menyampaikan bahwa angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023, yakni rata-rata (Laki-laki dan Perempuan) 6,39% turun menjadi 5,85%.
Sementara itu untuk persentase penduduk miskin turun 0,02 poin (30 jiwa) dari 2022 ke 2023, dari 4,76% (8,49 ribu jiwa) ke 4,74% (8,46 ribu jiwa). Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin ekstrim dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan dari 0.46% (0.82 ribu jiwa) ke 0.30% (0,53 ribu jiwa), turun sebesar 0.16 poin (0,29 ribu jiwa). Penduduk miskin ekstrim pada tahun 2023 sudah tidak dirilis kembali karena secara nasional angkanya hanya 3% atau sangat kecil.
Bila diperhatikan, dalam periode 2013 s/d 2022, pola kemiskinan kota Madiun identik dengan pola kemiskinan Jawa Timur. Dimana persentase kemiskinan Kota Madiun cenderung lebih rendah bila dibandingkan persentase kemiskinan Jawa Timur, hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi.
Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Madiun berada pada posisi 4 terendah setelah Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Surabaya dengan besaran tingkat kemiskinan 4,74%.
Saat ini terdapat data yang mengherankan, bahwa di sektor perkotaan, komoditas yang memberi sumbangan terhadap angka penduduk yang di bawah garis kemiskinan adalah beras sejumlah 20,03% dan rokok kretek/filter sebesar 12,51%.
Sementara itu, Suwarno, selaku Kepala Bapppeda mengharapkan paparan statistik secara detail ini memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap posisi Kota Madiun di Provinsi Jawa Timur maupun skala nasional. Dan selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk penyempurnaan dokumen RPJPD 2025-2045.
Dalam FGD harmonisasi dan sinkronisasi indikator makro pada dokumen RPJPD 2025-2045, Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Aziz, menyampaikan bahwa angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023, yakni rata-rata (Laki-laki dan Perempuan) 6,39% turun menjadi 5,85%.
Sementara itu untuk persentase penduduk miskin turun 0,02 poin (30 jiwa) dari 2022 ke 2023, dari 4,76% (8,49 ribu jiwa) ke 4,74% (8,46 ribu jiwa). Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin ekstrim dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan dari 0.46% (0.82 ribu jiwa) ke 0.30% (0,53 ribu jiwa), turun sebesar 0.16 poin (0,29 ribu jiwa). Penduduk miskin ekstrim pada tahun 2023 sudah tidak dirilis kembali karena secara nasional angkanya hanya 3% atau sangat kecil.
Bila diperhatikan, dalam periode 2013 s/d 2022, pola kemiskinan kota Madiun identik dengan pola kemiskinan Jawa Timur. Dimana persentase kemiskinan Kota Madiun cenderung lebih rendah bila dibandingkan persentase kemiskinan Jawa Timur, hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi.
Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Kota Madiun berada pada posisi 4 terendah setelah Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Surabaya dengan besaran tingkat kemiskinan 4,74%.
Saat ini terdapat data yang mengherankan, bahwa di sektor perkotaan, komoditas yang memberi sumbangan terhadap angka penduduk yang di bawah garis kemiskinan adalah beras sejumlah 20,03% dan rokok kretek/filter sebesar 12,51%.
Sementara itu, Suwarno, selaku Kepala Bapppeda mengharapkan paparan statistik secara detail ini memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap posisi Kota Madiun di Provinsi Jawa Timur maupun skala nasional. Dan selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk penyempurnaan dokumen RPJPD 2025-2045.
