Arahan Presiden Prabowo agar semua anak-anak Indonesia bisa sekolah melalui Program Sekolah Rakyat langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Madiun. Kamis (13/03) dilaksanakan Rapat Koordinasi tentang Rencana Pendirian Sekolah Rakyat di Kota Madiun, yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Budi Wibowo, yang dihadiri oleh Asisten Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, Kepala Bapppeda, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKAD dan Camat se-Kota Madiun.

Rakor ini membahas pemetaan anak tidak sekolah dan persebaran anak keluarga miskin yang bersekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA di Kota Madiun. Dalam kesempatan ini pula dibahas renna lokus Sekolah Rakyak, baik untuk model pembangunan Sekolah Rakyat dengan revitalisasi aset yang telah ada, maupun dengan model pembangunan baru. Budi Wibowo menyampaikan bahwa lokus-lokus yang nantinya diusulkan agar benar-benar dipertimbangan kelebihan dan kekurangannya. “Selanjutnya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun agar segera mengirimkan proposal usulan Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial,” pungkas beliau.

Sekolah Rakyat merupakan sekolah yang terintegrasi dengan asrama, sehingga pendidikan, kesehatan dan lingkungan anak-anak usia sekolah terjamin dan berkualitas. Program ini diprioritaskan bagi keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrem yang kesulitan mengakses jenjang satuan pendidikan SD, SMP hingga SMA. Dengan adanya Sekolah Rakyat maka akan memutus rantai kemiskinan yang terjadi antar generasi dalam keluarga miskin. Harapannya akan menghasilkan lulusan yang cerdas intelektualnya, tangguh mentalnya dan kuat karakternya untuk memutus transmisi kemiskinan. (*ppm)