Konsekuen dengan pengentasan kumuh, Bapppeda datangkan tenaga ahli dari Kota Surakarta, Ir. Tri Cahyo sebagai narasumber. Pemukiman kumuh dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti : Menurunnya daya dukung lingkungan, Meningkatnya risiko kerawanan dan konflik sosial, Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat serta menurunnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana.

Pemerintah Kota Madiun menargetkan bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2028. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut, antara lain : Menata lingkungan fisik, seperti memperbaiki bangunan-bangunan di permukiman kumuh, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Mengintegrasikan program penanganan kawasan kumuh dengan program penanganan kemiskinan ekstrem, dan Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Walaupun langkah penanganan kumuh yang dilaksanakan dirasa efektif, namun diskusi untuk mempertajam kebijakan dirasa perlu. Untuk itu Bapppeda merasa perlu untuk mendatangkan tenaga ahli yang mendampingi pemerintah Kota Surakarta dalam menangani kumuh.

Dalam diskusi yang dilaksanakan di Graha Krida Praja pada Jumat (29/11), dibahas tentang pentingnya komitmen pemerintah daerah, komunikasi dengan masyarakat serta kualitas persiapan lahan sehingga dapat mengajukan pendanaan di luar APBD. (*ikesda)