Dalam rangka mengevaluasi basis data Pendataan Keluarga (PK) 2004 yang telah diperbarui, Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) akan melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) 2024 dan Identifikasi Model Pembangunan Pedesaan di 10 Provinsi dan 20 kabupaten/kota, dimana salah satunya adalah Kota Madiun. Sehubungan hal tersebut, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Kemenko PMK berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Kota Madiun, Senin (9/9), diterima oleh Budi Agung Wicaksono selaku Sekretaris Bapppeda dan Elita Mardiani selaku Kabid Bidang PPM.  

Perwakilan TNP2K menyampaikan bahwa PK 2024 merupakan pembaharuan data PK sebelumnya yang dilakukan oleh BKKBN. Pembaruan ini sangat penting untuk menyediakan data demografis yang akurat dan terkini, yang mencakup sampel baru terkait perkembangan anak usia dini di 1.500 desa/kelurahan. Lebih lanjut disampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan serentak pada 8-14 September 2024 dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari Kemenko PMK, BKKBN, dan Tim Kebijakan TNP2K.

Elita Mardiani menyambut baik kegiatan evaluasi basis data PK 2024. Namun demikian lulusan UNDIP ini berharap nantinya Satu Data Indonesia dapat terwujud, tidak seperti saat ini dimana terdapat banyak data yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga. Sebagai contoh, terkait data kesejahteraan sosial dan kemiskinan terdapat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Data yang bersumber dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Elita juga juga menitipkan pesan kepada TNP2K agar Pemerintah Daerah diberi kemudahan untuk mengakses data yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.  

 Di Kota Madiun, sasaran kegiatan pengumpulan data PES (Post Enumeration Survey) Pemantauan Pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) ini meliputi 6 (enam) kelurahan, jumlah responden 30 (tiga puluh) keluarga di masing-masing kelurahan.  (*PPM)