Untuk memaksimalkan pengentasan kemiskinan dan pelayanan bidangiInfrastruktur, Komisi C dan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta adakan studi banding ke Kota Madiun pada Jumat (2/8) di Graha Krida Praja.

Mereka meyakini Kota Madiun memiliki komitmen yang kuat dalam pengentasan kemiskinan dan pelayanan bidang infrastruktur. Dalam paparannya Kabid Ikesda Mas Kahono Pekik Hari Prasetiyo mewakili Kepala Bapppeda Kota madiun menjabarkan bahwa pengentasan kemiskinan, serta pelayanan bidang infrastruktur terkait erat terutama dalam 7 indikator kumuh diantaranya persampahan, bangunan, drainase dan sanitasi.

Kota Madiun menaruh perhatian dalam mengentaskan permukiman kumuh, diantaranya dengan merubah lokasi kumuh menjadi destinasi wisata buatan seperti di PSC. Saat ini kegiatan serupa digagas di Kelurahan Nambangan Lor dengan bantuan pendanaan DAK. Selanjutnya seluruh titik kumuh di Kota Madiun akan dituntaskan pada akhir 2028.

Pengentasan kumuh ini tidak hanya berkutat pada masalah pembangunan fisik, akan tetapi juga bidang ekonomi dengan menggiatkan UMKM pada lokasi intervensi pengentasan kumuh sehingga bisa meningkatkan taraf hidup dan merubah perilaku masyarakat.

Pemanfaatan gas metan dari timbunan sampah di TPA untuk masyarakat sekitar juga menjadi perhatian para legislator dari Kota Yogyakarta ini dan dinilai sebagai inovasi yang baik, sehingga masyarakat sekitar TPA dapat menerima hal yang positif dari TPA. (*ikesda)